SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KNCI KESATUAN NIAGA CELLULAR INDONESIA

ART KNCI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMUNITAS NOMOR CANTIK INDONESIA 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

1.      Pedagang seluler di Indonesia yang berada dalam naungan dan berhak serta diperbolehkan untuk mendapatkan status Keanggotaan KNCI adalah;

a.       Pedagang yang berdagang secara eceran baik yang memiliki toko untuk berdagang ataupun berdagang keliling tanpa memiliki toko;

b.      Pedagang yang berdagang secara Grosir melayani pedagang eceran;

c.       Pedagang yang berdagang sistematis melalui jaringan yang dikelola secara komputerisasi atau dalam istilah yang lazim disebut yaitu pedagang yang menggunakan sistem server;

2.      Pedagang seluler di Indonesia yang tidak berada dalam naungan, tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan status Keanggotaan KNCI adalah Pedagang yang  memiliki dan menggunakan merek pasar modern seperti Supermarket, Minimarket, hypermarket dan sejenisnya yang merugugikan komunitas nomor cantik indonesia.

 

Pasal 2

Syarat dan Tata Cara

Syarat untuk mendapatkan Keanggotaan KNCI adalah:

  1. Berdomisili di Indonesia
  2. Pribadi atau Badan yang berdagang di sektor perdagangan seluler  di Indonesia;
  3. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KNCI Bab I Pasal 1 mengenai Keanggotaan pada Ketentuan Umum;
  4. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran di sekretariat Dewan Pengurus Daerah KNCI setempat yang disertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Izin Usaha atau sejenisnya (kalau ada) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (kalau ada);
  5. Memiliki Kartu Anggota KNCI sebagai identitas Anggota Tetap KNCI setelah melengkapi persyaratan yang tersebut dalam ayat (2) dan telah diterima serta terdaftar di KNCI:

Pasal 3

Hak

  1. Setiap Anggota KNCI memiliki hak yang sama dan sederajat untuk berbicara, mengajukan pendapat,  memilih dan dipilih dalam struktur kepengurusan, membela diri dalam hal persoalan internal organisasi, serta turut berperanserta mengembangkan dan memajukan KNCI.
  2. Setiap Anggota KNCI memiliki hak yang sama dan sederajat untuk memperoleh bantuan hukum dari Dewan Pengurus atas segala permasalahan ataupun pertikaian yang terkait dalam aktivitas perdagangan seluler, selama Anggota tersebut tidak melanggar hukum Negara Republik Indonesia;
  3. Setiap Anggota KNCI memiliki hak yang sama dan sederajat untuk memperoleh dan mengikuti tiap – tiap  kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan wirausaha, pembinaan dan pengembangan usaha, dan kegiatan – kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KNCI
  4. Setiap Anggota KNCI memiliki hak yang sama dan sederajat untuk akses yang terbuka dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh Anggota dan Dewan Pengurus sepanjang tidak melanggar Aturan dan Tata Tertib kepengurusan dan AD ART KNCI

Pasal 4

Kewajiban

  1. Setiap Anggota KNCI berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundangan negara Republik Indonesia;
  2. Setiap Anggota KNCI berkewajiban mematuhi serta melaksanakan ketentuan AD ART KNCI serta Aturan dan Tata Tertib lainnya yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus KNCI
  3. Setiap Anggota KNCI berkewajiban untuk membela, mempertahankan dan menjunjung tinggi nama baik KNCI
  4. Setiap Anggota KNCI berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kegiatan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus KNCI
  5. Setiap Anggota KNCI berkewajiban untuk memiliki dedikasi dan tanggungjawab atas tiap – tiap pekerjaan dan interaksinya dalam lingkungan KNCI
  6. Setiap Anggota KNCI berkewajiban menyebarluaskan dan memasyarakatkan tujuan dan cita – cita KNCI
  7. Setiap Anggota KNCI berkewajiban menciptakan dan memelihara suasana kerukunan dalam KNCI
  8. Setiap Anggota KNCI berkewajiban untuk berjuang mewujudkan serta memelihara kesejahteraan dan keadilan para pedagang seluler dalam pasar seluler yang terbuka dan berkeadilan.

Pasal 5

Berakhirnya Status Keanggotaan

Status Keanggotaan dalam KNCI dapat berakhir karena;

  1. Meninggal Dunia atau berhalangan tetap;
  2. Terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar hukum Negara Republik Indonesia;
  3. Terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan peraturan KNCI
  4. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Pasal 6

Sanksi

1.      Sanksi dijatuhkan kepada Anggota apabila terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar hukum Negara Republik Indonesia, ketentuan dan segala aturan KNCI pencemaran nama baik KNCI serta terjadinya perselisihan yang tajam antar Anggota KNCI

2.      Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KNCI yang dapat terdiri dari;

a.       Peringatan, baik lisan maupun tulisan;

b.      Denda;     

c.       Skorsing atau pencabutan sementara status keanggotaan;

d.      Pencabutan atau dikeluarkan dari keanggotaan KNCI

3.      Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengadukan dan mengajukan banding persoalannya kepada Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

 

BAB II

STRUKTUR ADMINISTRASI WILAYAH

Pasal 7

Dewan Pengurus Pusat

1.      Dewan Pengurus Pusat (DPP) merupakan lembaga tertinggi KNCI dengan cakupan area atau di tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum dan berkedudukan di wilayah DPD terpilih

2.      DPP mempertangungjawabkan seluruh kerja – kerja organisasi dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;

3.      DPP memiliki kewenangan;

a.       Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional;

b.      Mengatur dan menyelenggarakan kerja – kerja organisasi di tingkat nasional dan menentukan kebijakan organisasi yang berlaku nasional;

c.       Mewakili organisasi dalam hal hubungan, kerjasama, dan permasalahan dengan intansi pemerintah ataupun swasta yang terkait dengan kebijakan dan segala bentuk urusan dalam pasar seluler di tingkat nasional;

d.      Mewakili organisasi dalam hal penyampaian keputusan, sikap, dan ketetapan organisasi kepada instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan media massa yang terkait dengan kebijakan dan segala bentuk urusan dalam pasar seluler di tingkat nasional;

e.       Membentuk dan mendirikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) di wilayah yang belum berdiri  DPD atau di wilayah yang telah berdiri DPD  akan tetapi cakupan wilayahnya yang luas, sehingga terdapat kebutuhan untuk memisahkan dan mendirikan DPD baru;

f.       Membubarkan DPD dikarenakan persoalan – persoalan tertentu ataupun dikarenakan ketiadaan  anggota KNCI di wilayah tersebut;

g.      Mengesahkan dan melantik pengangkatan pengurus terpilih DPD;

h.      Mengawasi kerja – kerja organisasi yang diselenggarakan oleh DPD;

i.        Memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang ada kepada DPD yang melanggar ketentuan dan aturan organisasi;

j.        Mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan organisasi.

4.      DPP memiliki kewajiban;

a.       Menjalankan, mengatur dan memajukan organisasi dalam skala nasional;

b.      Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional;

c.       Menyelenggarakan pendidikan atau kaderisasi untuk mempersiapkan penerus kepengurusan KNCI 

Pasal 8

Dewan Pengurus Daerah

1.      Dewan Pengurus Daerah (DPD) merupakan lembaga tinggi KNCI yang dipimpin oleh seorang Ketua dengan cakupan area atau di tingkat daerah yang yang berkedudukan di ibukota provinsi dengan pembagian wilayahnya dapat berdasarkan tiap – tiap provinsi atau penggabungan beberapa provinsi yang berdekatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DPP berdasarkan ketentuan dan peraturan organisasi;

2.      DPD dalam keseharian penyelenggaraan seluruh kerja – kerja organisasi berada di bawah kewenangan DPP;

3.      DPD mempertangungjawabkan seluruh kerja – kerja organisasi dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa Daerah;

4.      DPD memiliki kewenangan;

a.       Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan Musyawarah Kerja Daerah;

b.      Mengatur dan menyelenggarakan kerja – kerja organisasi serta menentukan kebijakan organisasi di tingkat daerah  sejalan dengan kebijakan DPP atau dengan berkoordinasi dengan DPP ;

c.       Mewakili organisasi dalam hal hubungan, kerjasama, dan permasalahan dengan intansi pemerintah ataupun swasta yang terkait dengan kebijakan dan segala bentuk urusan dalam pasar seluler di tingkat daerah;

d.      Mewakili organisasi dalam hal penyampaian keputusan, sikap, dan ketetapan organisasi kepada instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan media massa yang terkait dengan kebijakan dan segala bentuk urusan dalam pasar seluler di tingkat daerah;

5.      DPD memiliki kewajiban;

a.       Menjalankan, mengatur dan memajukan organisasi di tingkat daerah;

b.      Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah;

c.       Menyelenggarakan kebijakan organisasi yang ditetapkan DPP;

d.      Berkoordinasi dengan DPP dalam setiap kebijakan daerah;

 

BAB III

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Kepengurusan DPP

Pasal 9

Unsur Pimpinan

  1. Unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan DPP merupakan pimpinan tertinggi KNCI di tingkat nasional yang berkedudukan di DPP terpilih
  2. Unsur Pimpinan DPP menyelenggarakan kerja – kerja organisasi di tingkat nasional sesuai dengan kewenangan dan kewajiban DPP;Unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan DPP terdiri dari;

a.       Ketua Umum, merupakan pimpinan DPP sekaligus pemimpin tertinggi yang memimpin KNCI di tingkat nasional dengan kewenangan dan kewajiban sesuai kewenangan dan kewajiban DPP serta;

1)      Berwenang mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi kerja – kerja organisasi tingkat nasional;

2)      Berwenang mengesahkan dan menetapkan setiap keputusan organisasi di tingkat nasional;

3)      Berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat;

4)      Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan KNCI di tingkat nasional baik ke dalam ataupun keluar organisasi;

5)      Berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa KNCI

 

b.      Persyaratan menjadi Ketua Umum KNCI

1)      Warga Negara Indonesia berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;

2)      Lulus pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;

3)      Telah menjadi Anggota KNCI minimal 3 (tiga) tahun;

4)      Terbukti tidak pernah atau tidak sedang terkait persoalan yang melanggar hukum Negara baik pidana maupun perdata;

5)      Terbukti tidak pernah atau tidak sedang terkait persoalan yang melanggar ketentuan dan peraturan KNCI

6)      Memiliki kecakapan dan kemampuan dalam berkomunikasi dan berorganisasi;

7)      Memiliki pengalaman menjabat pengurus organisasi;

8)      Diusulkan oleh minimal 2 (dua) DPD.

c.       Mekanisme dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa KNCI

d.      Wakil ketua umum, merupakan pimpinan KNCI di tingkat nasional yang mengurusi segala urusan surat menyurat dan kesekretariatan serta dapat bertindak mewakili fungsi Ketua Umum sesuai dengan mandat dari Ketua Umum;

e.       Bendahara Umum, merupakan pimpinan KNCI di tingkat nasional yang mengurusi perbendaharaan, keuangan, pendanaan dan kekayaan KNCI

4.      Masa jabatan unsur pimpinan dalam satu periode adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. 

Pasal 10

Unsur Pengurus

1.      Unsur Pengurus DPP merupakan pengurus tertinggi KNCI di tingkat nasional yang berkedudukan di DPP terpilih

2.      Unsur Pengurus DPP diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum DPP;

3.      Unsur Pengurus DPP menyelenggarakan kerja – kerja organisasi di tingkat nasional sesuai dengan kewenangan dan kewajiban DPP dan sesuai atau berdasarkan petunjuk pelaksanaan pada divisinya masing – masing;

4.      Unsur Pengurus DPP terdiri dari;

a.       Divisi Hubungan Kemasyarakatan dan Antar Lembaga yang dipimpin oleh jabatan Kepala, yang mengurusi segala urusan hubungan dan kerjasama dengan individu atau institusi, swasta ataupun pemerintahan yang terkait dengan segala aspek dalam pasar seluler di tingkat nasional;

b.      Divisi Perlindungan Hukum dan Advokasi yang dipimpin oleh jabatan Kepala, yang mengurusi segala permasalahan hukum dan perlindungan hokum di tingkat nasional;

c.       Divisi Rumah Tangga yang dipimpin oleh jabatan Kepala, yang mengurusi segala kegiatan perlengkapan dan dokumentasi KNCI di tingkat nasional;

5.      Masa jabatan Unsur Pengurus DPP dalam satu periode adalah selama 1 (SATU) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali sesuai dengan kebijaksanaan Unsur Pimpinan DPP.

 

Bagian Kedua

Kepengurusan DPD

Pasal 11

1.      Unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan DPD merupakan pimpinan tinggi KNCI di tingkat daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi;

2.      Unsur Pimpinan DPD diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa KNCI

3.      Unsur Pimpinan DPD menyelenggarakan kerja – kerja organisasi di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban DPD;

4.      Unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan DPP terdiri dari;

a.       Ketua, merupakan pimpinan DPD sekaligus pemimpin tinggi yang memimpin KNCI di tingkat daerah dengan kewenangan dan kewajiban sesuai kewenangan dan kewajiban DPD serta;

1)      Berwenang mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi kerja – kerja organisasi tingkat daerah;

2)      Berwenang mengesahkan dan menetapkan setiap keputusan organisasi di tingkat daerah;

3)      Berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah;

4)      Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan KNCI di tingkat daerah baik ke dalam ataupun keluar organisasi;

5)      Berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Biasa Daerah ...................;

b.      Sekretaris Daerah, merupakan pimpinan KNCI di tingkat daerah yang mengurusi segala urusan surat menyurat dan kesekretariatan serta dapat bertindak mewakili fungsi Ketua DPD sesuai dengan mandat dari Ketua DPD;

c.       Bendahara Daerah, merupakan pimpinan KNCI di tingkat daerah yang mengurusi perbendaharaan, keuangan, pendanaan dan kekayaan KNCI daerah ;

d.      Persyaratan menjadi Unsur Pimpinan DPD KNCI

1)      Warga Negara Indonesia berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;

2)      Lulus pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;

3)      Telah menjadi Anggota KNCI minimal 3 (tiga) tahun;

4)      Terbukti tidak pernah atau tidak sedang terkait persoalan yang melanggar hukum Negara baik pidana maupun perdata;

5)      Terbukti tidak pernah atau tidak sedang terkait persoalan yang melanggar ketentuan dan peraturan KNCI

6)      Memiliki kecakapan dan kemampuan dalam berkomunikasi dan berorganisasi;

7)      Memiliki pengalaman menjabat pengurus organisasi;

e.       Mekanisme dan Tata Cara pemilihan Unsur Pimpinan DPD KNCI diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa KNCI

f.       Masa jabatan unsur pimpinan dalam satu periode adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Bagian Keempat

Dewan Penasehat

Pasal 12

1.  Dewan Penasehat merupakan kelembagaan KNCI yang tidak memiliki struktur administrasi wilayah atau hanya berkedudukan di DPP KNCI

2.     Dewan Penasehat hanya memiliki fungsi koordinatif terhadap DPP, dan tidak memiliki fungsi administratif terhadap DPD;

3.   Dewan Penasehat memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja DPP dan DPD yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada DPP dalam hal kinerja dan kelangsungan organisasi;

4.     Dewan Penasehat terdiri dari Pendiri KNCI, Pencetus Jambore Nasional KNCI Pertama dan mantan Unsur Pimpinan DPP dan DPD yang diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;

5.      Kepengurusan Dewan Penasehat terdiri dari ;

a.     Pendiri KNCI

b.  Pencetus Jambore Nasional KNCI Pertama yang berjumlah 4 (empat) orang yang bertanggungjawab terhadap fungsi Dewan Penasehat;

b.      Anggota;

6.      Dalam hal terjadinya persoalan serius di DPP sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur  dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, Dewan Penasehat dapat melakukan tindakan – tindakan terhadap Ketua Umum dengan tahapan :

a.       Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan dari DPD;

b.      Meminta keterangan kepada Ketua Umum;

c.       Menyampaikan Surat Permintaan Penyelesaian kepada Ketua Umum untuk segera menyelesaikan masalah;

d.      Menyampaikan Surat Peringatan Penyelesaian kepada Ketua Umum, apabila dalam 2 (dua) minggu setelah Surat Permintaan Penyelesaian diberikan, belum ada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Ketua Umum;

e.    Membuat pertemuan khusus dengan seluruh Unsur Pimpinan DPP dan bertindak sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian masalah, apabila 1 (satu) minggu setelah Surat Peringatan Penyelesaian diberikan, belum juga ada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Ketua Umum;

f.  Dalam hal permasalahan yang terkait dengan kebutuhan untuk perubahan AD / ART, permasalahan yang menyangkut pembubaran KNCI dan permasalahan yang terkait dengan kepercayaan atau permintaan dari DPD yang telah memenuhi quorum agar Ketua Umum diberhentikan dari jabatan, maka Dewan Penasehat setelah melakukan penyelidikan dapat meminta DPP dalam batas waktu 3 (tiga) minggu untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan apabila setelah 3 (tiga) minggu belum terjadi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Dewan Penasehat dapat mengambil alih penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB IV

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 13

Musyawarah Nasional

1.  Musyawarah Nasional merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi tingkat Nasional mengenai pertanggungjawaban dan pemilihan unsur pimpinan Dewan Pengurus Pusat dan pokok – pokok organisasi yang dilegalisasi oleh seluruh unsur perwakilan Anggota KNCI melalui kehadiran DPD KNCI

2.      Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap 1 (SATU) tahun sekali oleh DPP KNCI

3.      Musyawarah Nasional harus dihadiri oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah pimpinan DPD KNCI

4.      Musyawarah Nasional memiliki kewenangan;

a.       Meminta dan melakukan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum KNCI periode sebelumnya;

b.      Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian jabatan Unsur Pimpinan DPP periode sebelumnya;

c.       Memilih, mengangkat dan menetapkan Unsur Pimpinan DPP periode berikutnya;

d.      Memilih, mengangkat dan menetapkan Presidium dan Anggota Dewan Penasehat;

e.       Mengesahkan dan menetapkan kelanjutan atau pembubaran KNCI

f.       Membahas, mengubah, mengesahkan dan menetapkan AD ART KNCI

g.      Membahas, mengesahkan dan menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi Tingkat Nasional sebagai panduan kerja organisasi periode berikutnya;

h.      Mengeluarkan keputusan mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah;

5.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

Pasal 14

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1.      Musyawarah Nasional Luar Biasa merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi tingkat Nasional mengenai mengenai pertanggungjawaban dan pemilihan Ketua Umum KNCI dan pokok – pokok organisasi yang diadakan dalam hal kondisi -  kondisi tertentu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KNCI yang dilegalisasi oleh seluruh unsur Perwakilan Anggota KNCI melalui kehadiran DPD KNCI

2.      Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan dalam hal;

a.       Terdapat laporan dari minimal ½ (setengah) dari jumlah keseluruhan DPD KNCI bahwa  DPP mengalami kondisi darurat antara lain karena terbukti tidak adanya aktivitas dan penyelenggaraan kerja organisasi, perselisihan yang tajam di dalam unsur pimpinan DPP, pelanggaran ketentuan dan aturan organisasi oleh Unsur Pimpinan DPP yang mengarah pada mosi tidak percaya atau permintaan pemberhentian Ketua Umum;

b.      Ketua Umum terbukti terlibat tindak kriminal yang melanggar hukum Negara, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk segera mengganti Ketua Umum;

c.       Ketua Umum berhalangan tetap sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk segera mengganti Ketua Umum;

d.      Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi AD ART KNCI yang disepakati oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah keseluruhan DPD;

e.       Terdapat polemik dan wacana pembubaran KNCI yang disepakati oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah keseluruhan DPD;

3.      Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP KNCI dan juga dapat diselenggarakan oleh Dewan Penasehat KNCI

4.      Musyawarah Nasional Luar Biasa harus dihadiri oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah DPD KNCI

5.      Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki kewenangan;

a.       Meminta dan melakukan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum KNCI periode berjalan;

b.      Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian jabatan Ketua Umum KNCI periode berjalan;

c.       Memilih, mengangkat dan menetapkan pengganti Ketua Umum KNCI  periode berjalan;

d.      Mengesahkan dan menetapkan kelanjutan atau pembubaran KNCI

e.       Membahas, mengubah, mengesahkan dan menetapkan AD ART KNCI

6.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 15

Musyawarah Kerja Nasional

1.      Musyawarah Kerja Nasional merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi tingkat Nasional mengenai haluan – haluan, kebijakan, dan rencana kerja organisasi yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh Unsur Pimpinan dan Unsur Pengurus DPP KNCI

2.      Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh DPP KNCI

3.      Musyawarah Kerja Nasional berwenang menyusun, mengesahkan dan menetapkan rencana kerja organisasi tingkat nasional sesuai dengan Garis Besar Haluan Organisasi;

4.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional.

 

Pasal 16

Musyawarah Daerah

1.      Musyawarah Daerah merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah mengenai pertanggungjawaban dan pemilihan unsur pimpinan Dewan Pengurus Daerah yang dilegalisasi oleh seluruh unsur perwakilan Anggota DPD terkait  dan perwakilan Unsur Pimpinan DPP PPPSI;

2.      Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh DPD KNCI sesuai dengan mandat dari Musyawarah Nasional;

3.      Musyawarah Daerah harus dihadiri oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah Anggota KNCI dan perwakilan dari Unsur Pimpinan DPP KNCI

4.      Musyawarah Daerah memiliki kewenangan;

a.       Meminta dan melakukan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD KNCI periode sebelumnya;

b.      Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian jabatan Unsur Pimpinan DPD periode sebelumnya;

c.       Memilih, mengangkat dan menetapkan Unsur Pimpinan DPD periode berikutnya;

d.      Pelantikan Ketua DPD KNCI terpilih oleh perwakilan Unsur Pimpinan DPP KNCI

e.       Membahas, mengesahkan dan menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi Tingkat Daerah sesuai dengan mandat GBHO Tingkat Nasional sebagai panduan kerja organisasi periode berikutnya;

5.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Daerah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah.

Pasal 17

Musyawarah Daerah Luar Biasa

1.      Musyawarah Daerah Luar Biasa merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tinggi tingkat Nasional mengenai mengenai pertanggungjawaban dan pemilihan Ketua DPD KNCI yang diadakan dalam hal kondisi -  kondisi tertentu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KNCI yang dilegalisasi oleh seluruh unsur Perwakilan Anggota KNCI melalui kehadiran DPD KNCI

2.      Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan dalam hal;

a.       Terdapat laporan dari minimal ½ (setengah) dari jumlah keseluruhan anggota DPD terkait bahwa  DPD mengalami kondisi darurat antara lain karena terbukti tidak adanya aktivitas dan penyelenggaraan kerja organisasi, perselisihan yang tajam di dalam unsur pimpinan DPD, pelanggaran ketentuan dan aturan organisasi oleh Unsur Pimpinan DPD yang mengarah pada mosi tidak percaya atau permintaan pemberhentian Ketua DPD;

b.      Ketua DPD terbukti terlibat tindak kriminal yang melanggar hukum Negara, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk segera mengganti Ketua DPD;

c.       Ketua DPD berhalangan tetap sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk segera mengganti Ketua DPD;

3.      Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh DPD KNCI dan juga dapat diselenggarakan oleh DPP KNCI

4.      Musyawarah Daerah Luar Biasa harus dihadiri oleh minimal ½ (setengah) dari jumlah anggota DPD terkait

5.      Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki kewenangan;

a.       Meminta dan melakukan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD KNCI periode berjalan;

b.      Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian jabatan Ketua DPD KNCI periode berjalan;

c.       Memilih, mengangkat dan menetapkan pengganti Ketua DPD KNCI  periode berjalan;

6.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa 

Pasal 18

Musyawarah Kerja Daerah

1.      Musyawarah Kerja Daerah merupakan kelembagaan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tinggi tingkat Daerah mengenai haluan – haluan, kebijakan, dan rencana kerja organisasi yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota DPD

2.      Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh DPD KNCI

3.      Musyawarah Kerja Daerah berwenang menyusun, mengesahkan dan menetapkan rencana kerja organisasi tingkat daerah sesuai dengan Garis Besar Haluan Organisasi;

4.      Ketentuan dan mekanisme di dalam Musyawarah Kerja Daerah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah.

 

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN QUORUM

Pasal 19

1.      Pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah KNCI dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

2.      Pengambilan suara terbanyak (voting) dilakukan apabila pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan;

3.      Mekanisme musyawarah dan pengambilan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib musyawarah;

4.      Komposisi keabsahan musyawarah dan pengambilan keputusan dalam setiap penyelenggaraan musyawarah KNCI adalah lebih sebesar dari ½ (setengah) dari jumlah peserta musyawarah yang seharusnya hadir;

5.      Setiap keputusan dalam setiap musyawarah KNCI disyahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) musyawarah yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Umum KNCI

6.      Setiap keputusan dalam setiap musyawarah KNCI bersifat mengikat dan berlangsung untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan musyawarah. 

BAB VI

KEUANGAN DAN PENDANAAN

Pasal 20

Iuran dan Perimbangan

1.      Setiap anggota KNCI baik pengurus ataupun non pengurus wajib memberikan iuran tahunan yang besaran dan mekanismenya diatur dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional.

2.      Dari jumlah keseluruhan iuran anggota yang diterima setiap bulannya oleh DPD, perimbangan komposisinya adalah sebagai berikut;

a.       Sebesar 40% (persen) untuk DPP;

b.      Sebesar 60% (persen) untuk DPD;          

Pasal 21

Sumbangan

1.      DPP dan DPD dapat menerima atau mengusahakan sumbangan dari pihak pemerintah atau swasta, pribadi atau badan;

2.      Sumbangan tidak boleh bersifat mengikat atau melibatkan diri dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan KNCI harus melakukan suatu aktivitas tertentu di luar fungsi dan tujuan KNCI demi kepentingan pemberi sumbangan;

3.      DPP dan DPD bertanggungjawab penuh atas sumbangan yang diterima atau diusahakannya dan boleh memberikan keterangan kepada pemberi sumbangan perihal alokasi dan penggunaan sumbangan.

 

BAB VII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

1.      Perihal pembubaran organisasi dapat terjadi karena keadaan – keadaan yang mendesak dari pemerintah, pertikaian dan perpecahan, kekosongan kepengurusan di DPP, terjadi penyusutan lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD KNCI atau sebab – sebab force majeur termasuk sudah tidak ada lagi perdagangan seluler di Indonesia;

2.      Usulan pembubaran organisasi diajukan oleh sekurang – kurangnya ½ (setengah) dari jumlah DPD KNCI

3.      Pembubaran organisasi dibahas, disyahkan dan ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa Nasional KNCI

4.      Dalam hal telah dibubarkannya KNCI maka sisa kekayaan dan asset setelah dikurangi kewajiban – kewajibannya, disumbangkan kepada badan atau yayasan social sesuai yang mekanismenya sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa Nasional.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga KNCI hanya dapat dirubah dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Luar Biasa Nasional KNCI

Pasal 24

Penjelasan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Surat Keputusan DPP.

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Musyawarah Nasional

Komunitas Nomor Cantik Indonesia

Jogjakarta, Tanggal 10 Bulan September Tahun 2015

 

Pimpinan Sidang

 

(  JOE SUSANTO  )

Website KNCI.INFO merupakan Website Resmi Kesatuan Niaga Cellular Indonesia, Anda dapat menemukan dan mencari data Anggota yang sah dan terpercaya, anda juga dapat mengetahui acara atau event yang diadakan oleh DPP maupun DPD KNCI dari seluruh tahah air.